DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN – Tiga organisasi perempuan di Kalimantan Selatan memperkuat kolaborasi untuk mengawal kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Sinergi tersebut melibatkan Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPPD) Kalsel, Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) DPRD Kalsel, dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalsel.
Kolaborasi itu dibangun melalui kegiatan Silaturahmi Tiga Pilar Perempuan Banua yang digelar di Ruang Rapat HM Ismail Abdullah, Kantor DPRD Kalsel, Rabu (30/9). Pertemuan tersebut mempertemukan pimpinan dan anggota KPPD, pengurus Gatriwara, serta pimpinan redaksi dan jurnalis perempuan dari berbagai media di Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengapresiasi pertemuan tersebut. Ia berharap silaturahmi ini dapat menyatukan pandangan ketiga organisasi sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi dan pertemuan secara berkala.
“Mari berpikir optimis supaya kaum wanita tambah maju. Keberadaan kawan-kawan media perempuan juga sangat penting untuk mengangkat sosok, visi dan misi agar tersampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ketua KPPD Kalsel Hj Dewi Damayanti Said mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum bagi tiga kekuatan perempuan untuk berkumpul dan membangun sinergi dalam satu forum.
Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan Banua sesuai bidang masing-masing. Namun, keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika memperjuangkan kebijakan terkait perempuan dan perlindungan anak.
Dari total 55 anggota DPRD Kalsel, saat ini terdapat 11 anggota perempuan. Dewi menilai, isu perempuan dan perlindungan anak perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan masa depan daerah.
“Kalau kami bicara soal perda perempuan dan perlindungan anak, kadang dianggap itu urusan ibu-ibu saja. Padahal itu adalah urusan masa depan Banua,” katanya.
Dewi juga menyoroti peran media dalam memperluas jangkauan informasi mengenai kebijakan yang diperjuangkan parlemen. Menurutnya, jurnalis perempuan dapat membantu menyampaikan isu secara berimbang dengan dukungan data dan temuan di lapangan, sehingga aspirasi perempuan di parlemen dapat diketahui masyarakat luas.
“Para jurnalis perempuan mampu menulis dengan hati dan data. Ibu-ibu Gatriwara juga benteng kami sebagai pendamping parlemen,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, KPPD menawarkan tiga komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi. Pertama, saling menjaga dan memberikan dukungan, termasuk ketika jurnalis perempuan menghadapi intimidasi saat bertugas maupun anggota parlemen perempuan mengalami serangan berbasis gender.
Kedua, saling melengkapi melalui pertukaran data dan informasi. KPPD memiliki data terkait kebijakan dan anggaran, FJPI menyumbangkan data serta temuan lapangan, sementara Gatriwara memiliki kedekatan dengan keluarga dan masyarakat di tingkat akar rumput.
Ketiga, mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di berbagai bidang. KPPD berfokus pada keterwakilan perempuan dalam politik, FJPI mendorong peningkatan kualitas jurnalis perempuan, sedangkan Gatriwara mendukung perempuan agar semakin aktif berkiprah di berbagai bidang.
Ketua FJPI Kalsel Sunarti mengatakan, ketiga pihak memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Media berperan menyampaikan informasi kepada publik, parlemen perempuan menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, sedangkan Gatriwara berperan mendampingi para wakil rakyat.
Sementara itu, Wakil Ketua Gatriwara DPRD Kalsel menilai tantangan yang dihadapi perempuan di ruang publik masih menjadi pekerjaan bersama. Perempuan parlemen memperjuangkan kebijakan, jurnalis menyuarakan isu dan kebenaran melalui pemberitaan, sedangkan Gatriwara memberikan dukungan kepada para suami dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
“Kalau ketiga bergabung, suara perempuan menjadi luar biasa. Semoga lewat pertemuan ini lahir sinergitas yang jelas,” ujarnya.
Melalui silaturahmi tersebut, ketiga organisasi diharapkan dapat membangun kerja sama berkelanjutan, memperluas ruang bagi suara perempuan, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak di Kalimantan Selatan.
