DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN – Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga yang layak menerima bantuan sosial (bansos) justru tidak terakomodasi sebagai penerima bantuan.
Ia meminta pemerintah kelurahan segera melakukan evaluasi dan pemutakhiran data berdasarkan kondisi riil masyarakat, agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Rikval saat melaksanakan kegiatan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat di RT 16, Kelurahan Surgi Mufti, Kota Banjarmasin, Jumat (23/10/2026).
Dalam kegiatan reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan hingga persoalan pendataan penerima bansos yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Dari beberapa program yang disampaikan dinas, warga menyampaikan berbagai permintaan dan aspirasi. Di antaranya terkait perbaikan jalan dan bantuan sosial,” ujar Rikval.
Di bidang infrastruktur, warga berharap pemerintah kota segera memperbaiki jalan berlubang dan membenahi fasilitas penunjang lainnya, baik di kawasan permukiman, gang, maupun jalan utama.
Namun, persoalan ketepatan data desil menjadi perhatian khusus Rikval. Ia menerima keluhan warga yang merasa kondisi ekonomi mereka layak mendapatkan bantuan, tetapi justru tidak memenuhi kriteria berdasarkan data yang tercatat dalam sistem.
Menurutnya, keakuratan data menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan masyarakat untuk memperoleh bantuan pemerintah. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan warga yang membutuhkan kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan sosial.
“Kalau ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi dinyatakan tidak layak karena desilnya tidak sesuai, data tersebut harus dievaluasi kembali. Jangan sampai masyarakat kehilangan haknya hanya karena persoalan data,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rikval meminta Lurah Surgi Mufti beserta seluruh lurah di Kota Banjarmasin lebih aktif melakukan pendataan dan verifikasi kondisi sosial ekonomi warga di wilayah masing-masing.
Ia mendorong pemerintah kelurahan menerapkan pola jemput bola dengan turun langsung ke lapangan, sehingga data administrasi yang tercatat dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan pendataan, sekaligus memastikan warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Rikval berharap evaluasi dan pemutakhiran data desil dapat segera dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian, penyaluran bansos di Kota Banjarmasin dapat berjalan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Selain menjadi wadah menyerap aspirasi, kegiatan reses tersebut juga menjadi sarana bagi DPRD untuk mengidentifikasi persoalan di tengah masyarakat dan mendorong pemerintah daerah menghadirkan solusi sesuai kebutuhan warga. (DR)
