DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fery Hidayat, menggelar reses hari pertama bagi warga Kelurahan Karang Mekar di kawasan Jalan Muhajirin, Kecamatan Banjarmasin Timur. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah mitra kerja dari instansi pemerintah untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus memberikan solusi secara langsung.
Dalam reses tersebut turut hadir perwakilan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan Dinas Perhubungan yang membidangi Penerangan Jalan Umum (PJU). Kehadiran sejumlah instansi itu diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait berbagai program pemerintah sekaligus menindaklanjuti keluhan yang disampaikan warga.
Fery Hidayat mengatakan, aspirasi masyarakat pada reses kali ini didominasi persoalan layanan kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga pengajuan bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.
“Kami sengaja menghadirkan mitra kerja seperti Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan Dinas Perhubungan agar masyarakat bisa langsung memperoleh informasi yang jelas sekaligus memudahkan tindak lanjut atas setiap aspirasi yang disampaikan,” ujar Fery.
Selain persoalan kesehatan dan bantuan sosial, warga juga menyampaikan sejumlah usulan terkait peningkatan fasilitas penerangan jalan umum di lingkungan permukiman yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah.
Menurut Fery, pelibatan instansi terkait dalam kegiatan reses merupakan upaya untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui koordinasi langsung dengan dinas yang berwenang.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkomitmen mengawal setiap aspirasi masyarakat agar tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai kewenangan masing-masing instansi,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan reses menjadi sarana memperkuat komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah sehingga berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat memperoleh solusi yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.
Melalui pola reses yang melibatkan organisasi perangkat daerah dan mitra pelayanan publik, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh informasi secara langsung mengenai layanan pemerintah, termasuk akses bantuan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga usulan perbaikan fasilitas umum di lingkungan mereka. (DR)
