Dailyretorika.id,BANJARMASIN — Persoalan data penerima bantuan sosial kembali menjadi sorotan dalam agenda reses anggota DPRD di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin.
Banyak warga dinilai layak menerima bantuan, namun hingga kini belum terdata sebagai penerima program pemerintah.
Dalam kegiatan reses tersebut, aspirasi masyarakat didominasi keluhan terkait bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bagi lansia, janda, hingga warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Problem kita di setiap kali reses ternyata memang banyak warga yang semestinya mendapatkan bantuan, baik PKH maupun bantuan sosial lainnya, justru belum terlayani,” ujar salah satu anggota dewan saat menyerap aspirasi warga.
Menurutnya, masih banyak masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang belum masuk dalam data penerima bantuan. Padahal, mereka dinilai memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Ia mencontohkan sejumlah warga lanjut usia, perempuan kepala keluarga, hingga korban PHK yang masih kesulitan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.
Kondisi tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun instansi terkait, khususnya dalam melakukan pemutakhiran data warga kurang mampu.
“Ini harus menjadi atensi penuh pemerintah. Pemuktahiran data warga tidak mampu harus segera dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
DPRD menilai validasi dan pembaruan data kemiskinan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat terlayani dengan baik.
Selain itu, dewan juga meminta adanya koordinasi lebih intensif antara pemerintah daerah, kelurahan, hingga RT dan RW dalam pendataan warga miskin agar tidak ada masyarakat yang tercecer dari program bantuan sosial.
Melalui perbaikan sistem pendataan tersebut, diharapkan penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.(DR)
