DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN – Persoalan distribusi air bersih dan ketidaksesuaian data tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi aspirasi warga saat anggota DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno, menggelar reses di Jalan Cempaka Putih, Gang Warga Subur, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kamis (22/10/2026).
Dalam kegiatan yang dihadiri puluhan warga tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera dari pemerintah, terutama berkaitan dengan pelayanan air bersih dan akurasi data penerima bantuan sosial.
Tugiatno mengatakan, salah satu keluhan utama warga berkaitan dengan distribusi air bersih dari PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih. Warga mengeluhkan aliran air yang sangat kecil, bahkan terkadang tidak mengalir, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, perwakilan PTAM Bandarmasih turut hadir dalam kegiatan reses tersebut dan telah memberikan tanggapan terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait saluran air yang mengalami hambatan distribusi.
Ia meminta warga berkomunikasi langsung dengan pihak PTAM untuk mengetahui tindak lanjut penanganan. Namun, apabila persoalan tersebut belum terselesaikan, dirinya siap membantu mengoordinasikan penyelesaiannya.
“Kalau saya pribadi, secepatnya akan menindaklanjuti persoalan ini ke PTAM. Ini merupakan keinginan masyarakat yang sifatnya mendesak, sehingga perlu penanganan secepatnya,” ujarnya.
Selain persoalan air bersih, warga juga menyoroti ketidaksesuaian data desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sejumlah warga menilai data yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya di lapangan.
Ketidakakuratan data tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap penetapan penerima berbagai program bantuan sosial dan intervensi pemerintah. Warga pun berharap adanya verifikasi serta pembaruan data secara berkala agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Tugiatno menegaskan pentingnya akurasi data kesejahteraan sebagai dasar penyaluran program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Data ini harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Kalau ada yang tidak sesuai, tentu perlu dilakukan verifikasi dan perbaikan agar masyarakat yang memang membutuhkan tidak sampai terlewatkan,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan perhatian untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai kewenangannya.
Ia menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif, melainkan kesempatan untuk mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperjuangkan solusi melalui lembaga DPRD.
“Kami tidak hanya mendengar, tetapi aspirasi ini akan kami bawa dan koordinasikan dengan pemerintah daerah. Mana yang menjadi kewenangan DPRD akan kami perjuangkan, sementara yang membutuhkan penanganan teknis akan kami komunikasikan dengan dinas terkait,” tegasnya.
Melalui reses tersebut, Tugiatno berharap keluhan masyarakat, khususnya terkait kelancaran distribusi air bersih dan pembenahan data kesejahteraan, dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan publik dan penyaluran bantuan pemerintah semakin baik. (DR)
