DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN – Pembangunan fasilitas umum (fasum), pembenahan drainase, hingga persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga saat anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aliansyah, melaksanakan kegiatan penelaahan aspirasi masyarakat atau reses di Jalan Garuda, Kelurahan Basirih Selatan, Sabtu (24/10/2026).
Antusiasme warga dalam kegiatan tersebut cukup tinggi. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mendasar di lingkungan tempat tinggal, terutama terkait ketersediaan fasilitas umum dan perbaikan infrastruktur lingkungan.
Aliansyah mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kewenangan instansi terkait.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat, mulai dari taman lingkungan, tempat bermain anak, hingga sarana olahraga.
Namun, menurut Aliansyah, realisasi pembangunan tersebut perlu diawali dengan memastikan status kepemilikan dan legalitas lahan. Hal ini penting agar pembangunan tidak terkendala persoalan aset di kemudian hari.
“Terkait fasum, akan kita pertanyakan apakah sudah bersertifikat milik pemerintah atau belum. Kalau belum, apa yang dikehendaki masyarakat akan berjalan lambat,” katanya.
Ia menjelaskan, apabila lahan tersebut telah bersertifikat dan tercatat sebagai aset pemerintah, peluang untuk merealisasikan usulan warga akan lebih terbuka. Dengan demikian, lahan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi ruang publik yang dapat menunjang aktivitas sosial dan kesehatan masyarakat.
“Kalau sudah bersertifikat milik pemerintah, ke depannya bisa dibuat taman hingga area bermain dan olahraga,” ujarnya.
Selain pembangunan fasilitas umum, warga juga mengusulkan pembenahan drainase agar saluran air dapat berfungsi optimal. Perbaikan tersebut dinilai penting untuk mendukung kenyamanan lingkungan permukiman dan memperlancar aliran air.
Persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP) turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Program bantuan pendidikan ini dinilai penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga persoalan terkait akses dan penyalurannya perlu mendapat tindak lanjut.
Aliansyah menegaskan, berbagai masukan yang dihimpun melalui kegiatan reses tersebut akan menjadi bahan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Ia berharap, aspirasi mengenai fasilitas umum, drainase, dan bantuan pendidikan dapat ditangani secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak hanya persoalan fasilitas umum dan drainase, masalah KIP juga menjadi aspirasi masyarakat. Tentunya, kita akan menindaklanjutinya. Sehingga persoalan dasar masyarakat ini bisa terselesaikan,” tegasnya. (DR)
