DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN – Akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian warga saat reses anggota DPRD Kota Banjarmasin, Nurrahman, di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Jumat (23/10/2026).
Dalam kegiatan penelaahan aspirasi masyarakat tersebut, warga menyampaikan persoalan pembagian desil yang berkaitan dengan penentuan penerima bantuan pemerintah. Pembaruan data dinilai penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.
Menanggapi hal itu, Nurrahman mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin segera melakukan evaluasi dan pemutakhiran data kependudukan. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, ketepatan data merupakan faktor penting dalam memastikan program bantuan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Persoalan data ini sangat penting. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran data, sehingga bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya seusai reses.
Ia menilai, pembenahan data tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan koordinasi lintas sektor, terutama antara Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), agar data yang digunakan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Nurrahman juga meminta kedua instansi tersebut memperkuat sosialisasi secara langsung kepada warga. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pentingnya pembaruan data kependudukan yang menjadi salah satu indikator dalam proses penentuan penerima bantuan.
“Dinas Sosial harus bisa bekerja sama dengan Disdukcapil untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Data kependudukan ini menjadi salah satu indikator dalam menentukan penerima bantuan sosial,” jelasnya.
Selain koordinasi antarinstansi, Nurrahman menyoroti pentingnya keterlibatan aparatur di tingkat lingkungan, khususnya Ketua RT. Menurutnya, Ketua RT memiliki peran strategis karena mengetahui kondisi sosial dan ekonomi warga secara langsung.
Ia berharap Ketua RT dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan, memberikan pemahaman mengenai persyaratan bantuan, serta memfasilitasi pembaruan data apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi di lapangan.
“Peran Ketua RT juga sangat penting. Kalau ada warga yang memang kondisinya layak mendapatkan bantuan, baik BPJS gratis maupun bantuan sosial lainnya, RT harus ikut memberikan edukasi dan membantu masyarakat dalam proses pendataan,” tegasnya.
Nurrahman berharap, melalui pembenahan data dan sinergi seluruh pihak, penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat semakin tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. (DR)
