Dailyretorika.id,Banjarmasin – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin menyoroti serapan anggaran sejumlah program yang dinilai belum maksimal. Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Ridho, menyebut salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program adalah perubahan akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan.
Menurut Ridho, perubahan akun PPK berdampak pada kelancaran tahapan pengadaan barang dan jasa, sehingga berpengaruh terhadap realisasi sejumlah kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.
“Perubahan akun PPK dalam proses pengadaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan sejumlah program, sehingga berdampak pada serapan anggaran yang belum maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti pengadaan layanan internet di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. DPRD meminta agar kebutuhan layanan internet disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Menurut Ridho, evaluasi terhadap pengadaan layanan internet perlu dilakukan untuk memastikan spesifikasi dan kapasitas layanan yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional setiap SKPD.
“Kami juga menyoroti pengadaan layanan internet agar disesuaikan dengan kebutuhan setiap SKPD. Jangan sampai ada pemborosan anggaran akibat spesifikasi atau kapasitas layanan yang tidak sesuai kebutuhan,” tegas Ridho.
Komisi III DPRD Banjarmasin berharap berbagai catatan dan evaluasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah kota dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta optimalisasi penggunaan anggaran daerah. Dengan perencanaan yang lebih tepat dan pengadaan yang sesuai kebutuhan, serapan anggaran diharapkan dapat meningkat dan memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi pelayanan publik.(DR)
