DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin yang dijadwalkan digelar pada Jumat (14/11/2025) untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 batal dilaksanakan. Penyebabnya, Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fachruri, tidak hadir tanpa pemberitahuan resmi dan diketahui sedang berada di luar daerah.
Padahal, agenda tersebut merupakan tahapan krusial menjelang batas waktu pengesahan APBD yang jatuh pada 30 November 2025.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini, yang juga merupakan unsur pimpinan Banggar dari Fraksi Gerindra, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
“Pembahasan APBD 2026 ini sangat mendesak dan penting. Kita sudah sepakat bahwa selama pembahasan, pimpinan dan anggota Banggar tidak akan melakukan kunjungan kerja atau berada di luar daerah,” ujarnya kepada wartawan usai rapat dinyatakan ditutup.
Namun, kesepakatan itu dinilai tak berjalan mulus. Isnaini menyebut ketua dewan justru tidak hadir dan tidak memberikan pemberitahuan resmi terkait ketidakhadirannya.
“Yang sangat memalukan, ketua dewan malah tidak ada di tempat dan berada di luar daerah. Beliau juga tidak menyampaikan secara resmi ke mana dan kenapa tidak datang,” tegasnya.
Situasi tersebut membuat Banggar memutuskan menghentikan rapat karena menilai pembahasan anggaran tidak akan optimal tanpa kehadiran ketua dewan.
Kehadiran pimpinan utama dianggap penting demi menjaga akuntabilitas dan transparansi jalannya pembahasan.
“Kalau hanya sebagian yang hadir, kualitas pembahasannya tentu kurang optimal. Ini menyangkut hajat kota. Wajar kalau kita minta kehadiran lengkap,” kata Isnaini.
Ia juga mengingatkan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) sebelumnya telah menetapkan larangan perjalanan dinas bagi seluruh anggota dewan selama periode pembahasan APBD. Namun, ketentuan itu justru dilanggar oleh pimpinan sendiri.
“Sudah disepakati dalam rapat Banmus tidak ada keberangkatan selama pembahasan anggaran 2026. Tapi ketua malah berangkat,” ujarnya.
Sementara itu, waktu terus berjalan menuju batas akhir pengesahan. Isnaini memperingatkan bahwa jika APBD 2026 tidak disahkan hingga 30 November, Pemerintah Kota Banjarmasin berpotensi mendapat sanksi dari pemerintah pusat.
“Ini bukan persoalan kecil. Kalau lewat, bisa ada sanksi pemotongan DAU dan DAK. Itu jelas merugikan kota,” tegasnya.
Terkait polemik tersebut, Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fachruri, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membenarkan dirinya berada di luar daerah pada hari rapat, namun menegaskan keberangkatannya adalah untuk memenuhi undangan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Yogyakarta.
“Saya menghadiri undangan dari Pemerintah Provinsi Kalsel yang dihadiri Gubernur Kalsel. Seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Kalsel juga diundang dan hadir. Ini undangan, bukan kunjungan yang dibikin-bikin,” jelas politikus Partai Golkar itu.
Rikval menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari koordinasi dan penyelarasan program kerja antara pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi. Karena itu, ia merasa wajib hadir sebagai representasi DPRD Kota Banjarmasin.
“Tugas saya mewakili lembaga dalam rangka koordinasi daerah dan program kerja bersama pemerintah provinsi,” ujarnya.
Terkait penundaan rapat Banggar, Rikval menilai rapat seharusnya tetap dapat berjalan. Ia menegaskan bahwa pimpinan dewan lain bisa mewakilinya ketika ia berhalangan hadir.
“Rapat Banggar harusnya tetap berjalan sesuai jadwal Banmus. Secara aturan, apabila ketua berhalangan, bisa diwakilkan oleh pimpinan lainnya,” tuturnya.
Rikval bahkan menyindir bahwa ia sudah beberapa kali meminta pimpinan lain untuk menggantikannya dalam kegiatan luar kota, namun tidak pernah mendapat respons positif.
“Saya sudah sering menawarkan kepada yang bersangkutan untuk menghadiri kegiatan luar sebagai perwakilan DPRD. Tapi sering kali diabaikan. Mungkin sibuk dengan kesibukan lain,” sindirnya.
