DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin membuka penjelasan soal keberadaan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemkot memastikan dana tersebut aman, tersimpan di kas daerah, dan sebagian bahkan tengah menghasilkan pendapatan tambahan melalui bunga deposito.
“Uang yang mengendap di kas daerah kita simpan di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah),” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo, Selasa (11/11).
Menurut Edy, sebagian dana yang belum terserap dikelola melalui deposito untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Sekitar Rp400 miliar kami depositokan. Itu uang campuran, dari PAD, silpa, dan dana SKPD yang memang belum bisa dikerjakan,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi agar dana yang belum terpakai tetap produktif. “Kalau di giro bunganya hanya 2 persen per bulan, sementara deposito bisa 4,75 persen. Lumayan untuk menambah pendapatan daerah,” ujarnya.
Edy menegaskan kebijakan itu murni untuk kepentingan daerah. “Semua sesuai prosedur dan tidak untuk kepentingan pribadi siapapun. Tapi pelaksanaannya tetap harus proporsional, jangan berlebihan,” katanya.
Ia menjelaskan, hal ini sebenarnya dilakukan hampir semua pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena dana transfer pusat tidak diberikan sekaligus dan umumnya tidak bisa langsung dibelanjakan. “Contoh, DAU 2025 untuk Banjarmasin sebesar Rp800 miliar, ditransfer bulanan sekitar Rp61 miliar untuk gaji pegawai. Sementara DBH ditransfer tiga bulanan,” paparnya.
Namun, di balik strategi mengelola dana tersebut, Pemko Banjarmasin menghadapi tantangan besar: dana transfer pusat tahun depan bakal mengalami pemangkasan sekitar Rp385 miliar. Dari semula Rp1,6 triliun, hanya Rp1,24 triliun yang akan diterima.
“Ini otomatis menjadi beban bagi daerah. Program pembangunan yang sudah direncanakan harus disesuaikan ulang,” kata Edy.
Untuk mengantisipasi penurunan anggaran tersebut, Pemko kini fokus pada peningkatan pendapatan baru serta efisiensi belanja. “Kami akan optimalkan PAD dari pajak, retribusi, dan kerja sama aset. Belanja pun harus lebih terukur, prioritas pada pelayanan publik, penataan sungai, pendidikan, dan kesehatan,” pungkasnya.
