DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN — Perubahan desil dalam data sosial ekonomi membuat sebagian warga Banjarmasin khawatir. Mereka takut kenaikan posisi desil otomatis menyebabkan bantuan pemerintah yang selama ini diterima menjadi terhenti.
Kekhawatiran tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Banjarmasin. Komisi I dan Komisi IV DPRD Banjarmasin memanggil Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin bersama instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan fungsi desil.
DPRD meminta informasi mengenai desil disampaikan secara utuh hingga ke tingkat masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah, mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami pengertian desil maupun faktor yang menyebabkan posisi desil seseorang dapat berubah.
Menurutnya, keterbatasan akses informasi juga menjadi salah satu persoalan. Tidak semua warga dapat mengikuti informasi yang beredar melalui media digital.
“Desil itu bukan alat untuk menentukan seseorang mendapat bantuan atau tidak. Desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujar Aliansyah, Selasa (8/9/2026).
Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir ketika didatangi petugas untuk melakukan pendataan. Warga diminta memberikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Mulai dari penghasilan, kondisi tempat tinggal, kendaraan hingga aset yang dimiliki perlu disampaikan secara jujur agar data yang dihasilkan menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat.
“Kalau ada petugas datang, jangan takut. Setelah dijelaskan apa yang ditanyakan, jawab saja sesuai kondisi sebenarnya. Jujur berapa penghasilan dan pendapatan kita, bagaimana kondisi rumah dan apa saja yang dimiliki,” katanya.
Aliansyah berharap sosialisasi mengenai desil tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota. Kecamatan, kelurahan hingga perangkat pemerintahan di tingkat bawah diminta aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Kepala BPS Kota Banjarmasin, Sukma Handayani, menjelaskan perubahan posisi desil tidak selalu berarti kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan mengalami perubahan.
Menurutnya, posisi desil juga dipengaruhi kondisi keluarga lain setelah dilakukan pemutakhiran data.
Ia mencontohkan, terdapat keluarga yang kondisi ekonominya relatif tetap. Namun, pada saat yang sama, keluarga lain yang sebelumnya memiliki kondisi ekonomi lebih baik mengalami musibah, seperti rumah terbakar atau kepala keluarga mengalami stroke.
Perubahan kondisi tersebut kemudian memengaruhi posisi keluarga dalam keseluruhan pengelompokan sosial ekonomi.
“Bisa saja keluarga tersebut tidak mengalami perubahan, tetapi keluarga yang lain mengalami perubahan. Karena itu, ketika data diperbarui, posisi desilnya bisa ikut berubah,” jelas Sukma.
Ia menegaskan, BPS melakukan penghitungan desil berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Sosial. Karena itu, kualitas hasil pengelompokan sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia.
Semakin valid data yang diterima dan semakin sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, semakin baik pula hasil pengelompokan desil.
Sukma mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan laporan melalui Puskesos yang tersedia di setiap kelurahan di Kota Banjarmasin.
Data yang dilaporkan nantinya akan melalui proses verifikasi dan pemutakhiran sebelum digunakan dalam pembaruan penghitungan desil.
Namun, proses tersebut membutuhkan waktu. Berdasarkan mekanisme yang berjalan, verifikasi dan pemutakhiran data dapat memerlukan waktu sekitar tiga hingga enam bulan.
Setelah hasil verifikasi masuk, data tersebut akan digunakan BPS dalam pembaruan penghitungan desil secara berkala.
Karena itu, Sukma meminta masyarakat tidak langsung panik ketika mendapati perubahan posisi desil.
Jika warga merasa data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pelaporan melalui jalur yang tersedia dapat dilakukan agar informasi tersebut dapat diverifikasi dan diperbarui.
“Masyarakat diminta tidak langsung panik ketika desilnya berubah. Jika merasa kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan data, warga dapat melaporkan melalui jalur yang tersedia. Dengan begitu, data dapat diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi lapangan,” pungkasnya. (DR)
