Banjarmasin – DPRD Kota Banjarmasin mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Banjarmasin kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-13 yang diraih secara berturut-turut.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, mengatakan prestasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Kita sangat mengapresiasi prestasi ini, apalagi mampu mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut,” ujar Rikval di Banjarmasin, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, raihan opini WTP menjadi modal positif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025.
“Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Seluruh fraksi telah menerima raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya,” katanya.
Rikval menjelaskan, pembahasan raperda tersebut selanjutnya akan dilakukan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin.
Meski demikian, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp500 miliar.
“Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Pendapatan daerah pada APBD 2025 mencapai sekitar Rp2,7 triliun, sedangkan realisasi belanja hanya sekitar Rp2,2 triliun, sehingga masih terdapat SiLPA yang cukup besar,” ungkapnya. (DR)
