Latar Belakang Perang Saudara di Sudan
Sudan terlibat dalam perang saudara sejak April 2023, yang bermula dari persaingan kekuasaan antara militer pemerintah dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, termasuk kelaparan dan dugaan genosida di wilayah Darfur barat. Kekhawatiran terutama dirasakan oleh penduduk Kota el-Fasher setelah kota tersebut direbut oleh RSF baru-baru ini.
Lebih dari 150.000 orang tewas dalam konflik di seluruh negeri, sementara sekitar 12 juta lainnya meninggalkan rumah mereka akibat pertikaian tersebut. PBB menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Berikut hal-hal penting yang perlu diketahui tentang situasi di Sudan.
Penyebab Perang Saudara
Perang saudara ini adalah episode terbaru dari serangkaian ketegangan yang dimulai setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada 2019. Al-Bashir berkuasa sejak 1989 melalui kudeta. Pada 2019, protes besar-besaran terjadi yang menuntut diakhirinya kekuasaannya selama hampir tiga dekade. Militer kemudian melakukan kudeta untuk menggulingkannya.
Setelah Al-Bashir digulingkan, warga sipil terus berjuang demi pembentukan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan gabungan militer-sipil dibentuk, namun digulingkan oleh kudeta berikutnya pada Oktober 2021. Kudeta ini dilakukan oleh dua tokoh yang saat ini menjadi pusat konflik: Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala angkatan bersenjata sekaligus presiden negara, dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo yang lebih dikenal sebagai “Hemedti”. Ia adalah pemimpin RSF sekaligus wakil Al-Burhan.
Belakangan, kedua jenderal ini berselisih pendapat tentang arah negara dan rencana menuju pemerintahan sipil. Perselisihan utamanya berkaitan dengan rencana peleburan RSF yang memiliki 100.000 personel ke dalam Angkatan Darat, serta siapa yang akan memimpin pasukan baru tersebut. Kedua jenderal ingin mempertahankan posisi kekuasaan mereka serta tidak ingin kehilangan kekayaan dan pengaruh.
Peran RSF dalam Konflik
RSF dibentuk pada 2013 dan berasal dari milisi Janjaweed yang terkenal kejam dan brutal dalam memerangi pemberontak di Darfur. Mereka dituduh melakukan genosida dan pembersihan etnis terhadap penduduk non-Arab di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Jenderal Dagalo membangun kekuatan hingga mampu mengintervensi konflik di Yaman dan Libia.
Ia juga mengendalikan beberapa tambang emas Sudan dan diduga menyelundupkan logam tersebut ke Uni Emirat Arab (UEA). Militer menuduh UEA mendukung RSF, serta menyerang pesawat tak berawak di Sudan. Negara Teluk yang kaya minyak itu membantah tudingan tersebut.
Militer juga menuding orang kuat dari Libia timur, Jenderal Khalifa Haffar, mendukung RSF dengan membantu menyelundupkan senjata ke Sudan, serta mengirimkan pasukannya untuk memperkuat RSF.
Pada awal Juni 2025, RSF meraih kemenangan besar ketika menguasai wilayah di sepanjang perbatasan Sudan dengan Libia dan Mesir. Kemenangan ini diikuti dengan penaklukan Kota el-Fasher pada akhir Oktober. Ini berarti RSF menguasai hampir seluruh Darfur dan sebagian besar wilayah tetangganya, Kordofan.
Dengan pembentukan pemerintahan tandingan oleh RSF baru-baru ini, kemungkinan besar Sudan akan terpecah untuk kedua kalinya. Sudan Selatan pernah memisahkan diri pada 2011, dan membawa serta sebagian besar ladang minyak negara tersebut.
Kekuasaan Militer di Sudan
Militer Sudan menguasai sebagian besar wilayah utara dan timur. Pendukung utama mereka adalah Mesir, yang kekayaannya terkait erat dengan Sudan karena keduanya berbatasan dan bersebelahan dengan Sungai Nil. Jenderal Al-Burhan menjadikan Port Sudan—yang terletak di Laut Merah—menjadi markas besarnya pemerintahannya yang diakui PBB.
Namun, kota itu tidak aman lantaran RSF melancarkan serangan pesawat nirawak di sana pada Maret lalu. Tindakan itu merupakan aksi pembalasan setelah RSF kehilangan kendali atas Khartoum—termasuk Istana Republik—kepada militer pada Maret silam.
“Khartoum sudah bebas, selesai,” tegas Jenderal Al-Burhan, saat dia dengan penuh kemenangan kembali ke kota itu, meskipun tidak untuk selamanya. Kota itu telah hangus terbakar saat RSF pergi. Sejumlah bangunan milik berbagai kementerian, bank-bank, dan gedung-gedung perkantoran menghitam dan terbakar.
Rumah sakit dan klinik hancur kena serangan udara dan tembakan artileri, terkadang dengan pasien yang masih berada di dalamnya. Bandara internasional—yang merupakan kuburan bagi pesawat-pesawat yang hancur—dibuka kembali pada pertengahan Oktober untuk penerbangan domestik. Meskipun pembukaan resminya tertunda sehari lantaran sebuah pesawat nirawak RSF menghantam area di dekat bandara.
Tentara juga berhasil merebut kembali seluruh kendali atas Negara Bagian Gezira yang krusial. Wilayah itu sempat direbut RSF pada akhir tahun 2023 dan menjadi pukulan telak. Pasalnya ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi dari kota utamanya, Wad Madani, yang telah menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang dari daerah lain yang mengungsi akibat konflik.
Namun el-Fasher, yang merupakan pusat kota besar terakhir di Darfur yang dikuasai oleh tentara dan sekutunya, jatuh ke tangan RSF pada akhir Oktober. Selama lebih dari 18 bulan, RSF mengepung kota tersebut, menyebabkan ratusan korban jiwa, membuat rumah sakit kewalahan, serta memblokir pasokan makanan.
Baru-baru ini, RSF meningkatkan upayanya dengan membangun tembok tanah di sekeliling kota untuk menjebak penduduk dan mencegah makanan sampai ke mereka. RSF bahkan menghancurkan kamp pengungsian Zamzam di dekatnya yang telah dilanda kelaparan.
Apakah Terjadi Genosida?
Banyak warga Darfur meyakini RSF dan sekutunya telah mengobarkan perang yang bertujuan mengubah wilayah yang dihuni beragam etnis tersebut menjadi wilayah yang diperintah oleh warga etnis Arab. Pada Maret 2024, badan PBB untuk anak-anak, Unicef, memberikan laporan yang mengerikan tentang pria-pria bersenjata yang memperkosa dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak berusia satu tahun. Beberapa anak bahkan mencoba mengakhiri hidup mereka sendiri.
Pada bulan yang sama, kelompok kampanye Human Rights Watch (HRW) mengatakan ada kemungkinan RSF dan sekutunya melakukan genosida di Darfur terhadap orang-orang Massalit dan komunitas non-Arab lainnya. Ribuan orang telah terbunuh di kota el-Geneina dalam kampanye pembersihan etnis dengan “tujuan yang jelas agar mereka setidaknya meninggalkan wilayah tersebut selama-lamanya”, kata HRW.
HRW juga menambahkan pembunuhan yang meluas tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa RSF dan sekutinya memiliki “niat untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian” orang-orang Massalit. Karena hal itu bisa dianggap genosida, AS meminta badan dan pemerintah internasional untuk melakukan penyelidikan.
Penyelidikan selanjutnya oleh tim PBB tidak sampai menyimpulkan bahwa genosida telah terjadi. Sebaliknya, tim tersebut menemukan RSF dan militer telah melakukan kejahatan perang. Namun, AS menetapkan pada Januari tahun ini bahwa RSF dan milisi sekutunya telah melakukan genosida.
“RSF dan milisi sekutinya telah secara sistematis membunuh pria dan anak laki-laki—bahkan bayi—berdasarkan etnis, dan dengan sengaja menargetkan perempuan dan anak perempuan dari kelompok etnis tertentu untuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya,” kata Menteri Luar Negeri AS saat itu, Anthony Blinken.
“Milisi yang sama telah menargetkan warga sipil yang melarikan diri, membunuh orang-orang tak berdosa yang melarikan diri dari konflik, dan mencegah warga sipil yang tersisa mengakses pasokan makanan. Berdasarkan informasi ini, saya sekarang menyimpulkan anggota RSF dan miliki sekutinya telah melakukan genosida di Sudan,” sambungnya.
Karenanya AS menjatuhkan sanksi kepada Jenderal Dagalo, yang kemudian diikuti dengan tindakan serupa terhadap Jenderal Al-Burhan. Pemerintah Sudan mengajukan gugatan terhadap UEA di Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh UEA terlibat dalam genosida dengan mendanai dan mempersenjatai RSF. Namun ICJ menolak menyidangkan kasus tersebut, alasannya mereka tidak memiliki yurisdiksi atas kasus itu.
UEA menyambut baik putusan tersebut. Seorang pejabatnya berkata negara Teluk “tidak bertanggung jawab atas konflik di sana.” RSF juga membantah melakukan genosida, dengan mengatakan mereka tidak terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai “konflik suku” di Darfur.
Tetapi, para penyelidik PBB memaparkan mereka telah menerima kesaksian bahwa para personel RSF mengejek perempuan non-Arab dengan hinaan rasis dan mengatakan akan memaksa mereka melahirkan “bayi Arab”.
Dengan adanya laporan kekejaman, termasuk pembunuhan massal, yang kini keluar dari Kota el-Fasher, muncul kekhawatiran mengenai nasib sekitar 250.000 orang di sana. Banyak di antara mereka berasal dari komunitas non-Arab.
Upaya untuk Mengakhiri Konflik
Perundingan damai telah dilakukan beberapa kali di Arab Saudi dan Bahrain, tetapi gagal. Wakil editor BBC untuk Afrika, Anne Soy, mengatakan kedua belah pihak, terutama militer, menunjukkan keengganan untuk menyetujui gencatan senjata.
Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga menyayangkan kurangnya perhatian global atas konflik di Sudan, dan konflik-konflik lain yang terjadi baru-baru ini di Afrika, dibandingkan dengan krisis-krisis di belahan dunia lain.
“Saya kira isu rasial berperan di sini,” ujar 
Lembaga kajian International Crisis Group (ICG) menyebut upaya diplomatik amat “lesu” untuk mengakhiri perang. Adapun Amnesty International mengatakan respons dunia “sangat tidak memadai”. Kegiatan kemanusiaan juga terdampak parah oleh keputusan pemerintahan Trump untuk memangkas bantuan.
World Food Programme mengatakan lebih dari 24 juta orang di negara itu menghadapi kerawanan pangan akut. Para relawan mengatakan kepada BBC lebih dari 1.100, atau hampir 80% dapur umum darurat terpaksa ditutup, sehingga memicu persepsi bahwa konflik di Sudan adalah “perang yang terlupakan” di dunia.
