DAILYRETORIKA.ID,BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PDI Perjuangan, Suyato, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan penelaahan aspirasi atau reses di Jalan Pangeran Antasari, Gang Suka Damai, Kelurahan Pekapuran Laut, Sabtu (24/10/2026).
Dalam kegiatan reses tersebut, Suyato menerima sejumlah masukan dan keluhan warga, terutama terkait penentuan desil yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan sosial (bansos).
Warga mempertanyakan mekanisme pengelompokan desil karena masih terdapat masyarakat yang dinilai membutuhkan bantuan secara ekonomi, tetapi tidak masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5 sehingga tidak terakomodasi sebagai penerima bansos.
Menanggapi aspirasi tersebut, Suyato menilai persoalan ketepatan data penerima bantuan sosial perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, penentuan desil masyarakat tidak bisa hanya didasarkan pada satu indikator, seperti pendapatan atau gaji, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan warga.
“Desil itu tidak hanya dihitung dari pendapatan atau gaji. Ada banyak indikator yang menjadi perhitungan, seperti kondisi rumah, daya listrik, pendidikan, pekerjaan, hingga kepemilikan aset,” katanya.
Suyato mengungkapkan, persoalan yang disampaikan masyarakat dalam reses menunjukkan perlunya kesesuaian antara data administrasi dan kondisi nyata warga di lapangan.
Ia menilai, apabila pendataan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan berpotensi tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
“Banyak warga tidak masuk dalam perhitungan itu. Nyatanya, mereka tidak mendapatkannya. Padahal kalau melihat kondisi di lapangan, sebenarnya mereka berhak mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Suyato menegaskan pentingnya aspirasi masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya dalam proses pendataan dan penetapan penerima bantuan sosial.
Ia mendorong agar pemutakhiran data dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan penyaluran bansos diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Menurutnya, reses bukan sekadar forum untuk mendengarkan keluhan warga, tetapi juga menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung dan menyampaikannya sebagai bahan perhatian pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan data. Kondisi masyarakat harus benar-benar dilihat dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya,” ujarnya.
Suyato berharap, aspirasi warga Pekapuran Laut tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah agar evaluasi dan pembaruan data penerima bansos terus dilakukan, sehingga masyarakat yang membutuhkan memiliki kesempatan memperoleh bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. (DR)
