Dailyretorika.id,BANJARBARU– Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Selatan menuntaskan proses penyusunan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB di seluruh kabupaten/kota untuk masa bakti 2026-2031.
Setelah penetapan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) se-Kalsel, kini seluruh berkas kepengurusan tinggal menunggu pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Finalisasi dilakukan melalui rapat bersama tim formatur DPW PKB Kalsel dengan jajaran KSB DPC PKB terpilih se-Kalimantan Selatan. Dalam rapat tersebut, seluruh dokumen administrasi, komposisi kepengurusan hingga surat pernyataan komitmen pengurus dirampungkan.
Sekretaris DPW PKB Kalsel, Hilyah Aulia, mengatakan hasil finalisasi kepengurusan akan segera diunggah ke sistem aplikasi DPP PKB untuk menjalani proses verifikasi sebelum SK diterbitkan.
“Seluruh proses penyusunan kepengurusan ditargetkan selesai hari ini. Setelah berkas lengkap, kami segera mengunggahnya ke aplikasi DPP PKB sebagai bagian dari proses penerbitan SK,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin tersebut menjelaskan, proses penyusunan kepengurusan sejatinya telah berjalan sejak pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab). Para ketua DPC terpilih sebelumnya telah menjaring dan menyusun komposisi kepengurusan sesuai kebutuhan organisasi di daerah masing-masing.
Sementara itu, Bendahara DPW PKB Kalsel, Hasanuddin AM, menegaskan bahwa penentuan pengurus DPC dilakukan melalui mekanisme yang objektif. PKB menerapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) guna memastikan kader yang terpilih memiliki kapasitas serta komitmen untuk membesarkan partai.
“Tidak ada istilah penunjukan atau bagi-bagi jabatan. Semua yang terpilih merupakan hasil proses UKK yang dilakukan secara objektif dan sesuai aturan partai,” tegasnya.
Menurut Hasanuddin, struktur yang difinalisasi tidak hanya mencakup unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, tetapi juga jajaran Dewan Syuro serta Dewan Tanfidz di masing-masing DPC.
Di sisi lain, Ketua Tim Formatur DPW PKB Kalsel, Suripno Sumas, menyampaikan bahwa penyusunan kepengurusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang selama ini menjadi tradisi di tubuh PKB.
Ia menekankan pentingnya keterwakilan seluruh daerah pemilihan (dapil) dalam struktur kepengurusan, sekaligus menghindari terbentuknya kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengganggu soliditas organisasi.
“Kepengurusan harus mencerminkan keterwakilan wilayah dan dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Tidak boleh ada kubu-kubuan maupun kepentingan kelompok tertentu,” kata Suripno.
Dengan rampungnya proses finalisasi tersebut, DPW PKB Kalsel berharap para pengurus baru DPC PKB di seluruh kabupaten/kota dapat segera bekerja melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat bawah.
Selain memperkuat struktur partai, pembentukan kepengurusan baru ini juga menjadi bagian dari persiapan PKB dalam menghadapi agenda politik mendatang, termasuk Pemilihan Umum 2029.
“Pembentukan kepengurusan ini juga untuk mempersiapkan partai menghadapi agenda politik mendatang, termasuk Pemilu 2029,” tutup Suripno.(DR)
